PENDIDIKAN DEMOKRATIS: LANDASAN KOKOH P5 KURIKULUM MERDEKA

26 July 2022 DWI YULIANTI

Salah satu nilai dalam Pancasila yaitu demokrasi. Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pancasila (P5) selayaknya ditanamkan melalui model pendidikan demokratis.

Oleh:

Dwi Yulianti, S.Pd Guru Kelas 4, SDN 1 Gemulung Pecangaan, Jepara.

Pendidikan demokratis lebih mengutamakan tercapainya kesadaran. Bukan ketaatan membuta buah doktrinasi. Pada gilirannya, pencapaian kesadaran itu melahirkan insan berintegritas tinggi.

Dalam hal ini, bukan berarti penulis mengabaikan pentingnya doktrinasi. Kesadaran dan doktrin keduanya sama-sama penting, dibutuhkan serta harus diterapkan secara simultan.

Penulis menekankan, kesadaran ber-Pancasila yang akhir-akhir ini cenderung memudar diakibatkan salahsatunya oleh pola pendidikan terlalu fokus di ranah doktrinasi daripada kesadaran.

Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila selama ini diterapkan melalui metode mendikte (diktator), hapalan teoretis ketimbang metode praktik lewat pengamalan dan pegalaman.

Pendidikan demokratis itu memberdayakan dan memanusiakan manusia. Semakin besar kesadaran ideologis seseorang, maka kian tinggi pula ia berkomitmen melaksanakannya.

Harus Berkesinambungan
P5 dalam Kurikulum Merdeka adalah jalan panjang proses pendidikan. Pembentukan insan berkarakter Pancasila tak bisa dinilai hanya dalam kurun waktu satu atau dua tahun.

**Karakter Pancasila dan jiwa patriotisme harus ditanamkan sejak dini. (Foto: Dok. orangtuaidaman.com)**

Selain sebagai dasar negara, Pancasila adalah Ideologi Bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai idealis dan mutlak (paling baik) yang digunakan sebagai pedoman meraih cita-cita Bangsa.

Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. manekankan bahwa Pancasila adalah ideologi paling mutlak dan bersifat final di Indonesia.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam Artikel Pengertian Ideologi yang diterbitkan di laman Disdikpora Kabupaten Buleleng,

Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

Dengan demikian, sebagai ideologi paling mutlak bagi Bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pedoman dan penuntun proses pertumbuhan setiap warga negara menjadi lebih baik dari hari ke hari.

Proses tumbuh menjadi baik dari hari ke hari, hingga menjadi Manusia Pancasila seperti itu tentunya tak sebentar, sepanjang hayat, bahkan lintas generasi.

Di bawah naungan Pancasila, Bangsa Indonesia tumbuh menjadi Bangsa luhur dan adiluhung.

Proses itu harus melalui keteladanan, pengamalan dan pengalaman. Bukan dalam bentuk penataran pun seminar yang hanya dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa minggu. Atau malah hanya dalam hitungan jam.

Pendidikan karakter Pancasila tak mungkin rampung hanya dalam satu periode pemerintahan. Butuh proses berkesinambungan antara periode pemerintahan sebelumnya dengan yang berikutnya.

Dengan kata lain, Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pancasila (P5) bukan sebuah program yang digulirkan hanya dalam satu periode jabatan menteri maupun presiden.

Pendidikan Demokrasi merupakan proses sepanjang hayat. Bersemi dari tunas-tunas pendidikan keluarga di dalam masyarakat. Tumbuh berkembang seturut dengan kejayaan Bangsa.

Menurut Wuri Soedjatmiko dalam Buku Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, pendidikan demokrasi hanya dapat berlangsung secara baik apabila kondisi lingkungan juga demokratis. Orangtua, masyarakat, guru, karyawan, kepala sekolah, serta seluruh sistem pendidikan juga memiliki pola demokratis.

Lantas apakah demokrasi itu telah tumbuh subur di lingkungan pendidikan kita?

UNESCO menyatakan bahwa demokrasi ditandai dengan berbagai hal sebagai berikut:

• Keterbukaan terhadap kebenaran ilmiah dan kebenaran universal, serta adanya kesediaan berdialog, berkonsultasi serta bernegosiasi.

• Adanya kemampuan berpikir kritis dalan mencari kebenaran. Menggunakan pikiran kritis dan jernih, serta melakukan keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan sahih, bukan atas prasangkan dan opini.

• Anggota suatu masyarakat menghormati hukum dan tatanan. Artinya, demokrasi menghargai pendapat orang lain yang bebeda.

• Adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab. Dalam kebebasan mengemukakan pendapat ada pengakuan hak-hak warga lain dan hak pribadi pihak lain.

• Persamaan dengan keyakinan akan martabat manusia serta pengakuan hak-hak orang lain, khususnya kelompok minoritas yang tertindas.

• Suburnya solidaritas yang menggarisbawahi kerja sama yang baik dalam tim. Pengambilan keputusan bersama serta mencari penyelesaian masalah dengan damai.

• Disiplin diri sendiri yang diwujudkan dalam tata krama berinteraksi antara sesama, apabila terjadi konflik, penyelesaian diambil tanpa kekerasan.

Jadi, kebebasan berdemokrasi itu bukan kebebasan memaki, mencaci, membuli, saling menjatuhkan, mendominasi, dan ekspresi emosional lain seperti yang marak dalam media massa dan media sosial.

Pendidikan Demokratis Antimanipulasi
Dalam demokrasi ada kemerdekaan. Dengan demikian, pendidikan demokratis itu memerdekakan.

Artinya, pendidikan harus memerdekaan manusia dari ketidak tahuan. Membebaskan setiap insan dari segala unsur yang menghambat tumbuh-kembang sebagai manusia seutuhnya. Menjadi terang yang menolak manipulasi dan pemalsuan ilmu pengetahuan.

Pendidikan demokratis membantu perserta didik memperjuangkan kemauan bebas untuk menetapkan pilihan pribadi yang otentik.

Mengajarkan kepada setiap orang memerangi penyalahgunaan propaganda, menghadapi berita dan godaan media komunikasi massa, serta melawan risiko peregangan bahkan antipendidikan yang disebabkan media itu.

Dalam pendidikan demokratis, tak ada topik tabu dan disakralkan untuk dibahas. Sebab dengan keberanian membahas sesuatu yang disakralkan itulah nilai-nilai demokrasi tumbuh.

Tabu dan sakral kerap disalahgunakan sebagai benteng penutup kebenaran. Melalui pemalsuan dan manipulasi sejarah dan fakta.

Salah satu topik yang rawan dimanipulasi yaitu sejarah. Penulis sejarah dan penyusun materi pembelajaran yang lain wajib berkopenten.

Menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, sejarawan memikul peran mirip seorang saksi dalam peradilan. Sejarawan hendaknya mengungkapkan fakta. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Sejarawan dan ilmuwan tak boleh mencampuradukkan kesaksian atau hasil penelitian dengan pendapat pribadi (opini), komentar, dan ekspresi emosional yang tidak relevan dengan fakta.

Sebagai ideologi mutlak dan final, Pancasila pun kerap dirong-rong eksistensinya oleh ideologi-ideologi lain. Melalui manipulasi, pemalsuan ilmu pengetahuan, pembelokkan sejarah, dan bias informasi yang disebarkan lewat berbagai literasi sesat.

Oleh karena itu, Pendidikan Demokratis penting sebagai landasan kokoh terlaksananya P5 dalam Kurikulum Merdeka.